Rapat Sinkronisasi Data P3D Terminal Tipe B Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Selatan

Rapat Sinkronisasi Data P3D Terminal Tipe B Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Selatan

Rapat Koordinasi sinkronisasi data Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) Terminal Tipe B se-Kalsel sebagai tindak lanjut dari Undang-undang 23 tahun 2014 bahwa wewenang terhadap pengelolaan terminal tipe B menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan pengelolaan terminal tipe A dan Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat”. demikian disampaikan Kadishubkominfo Provinsi Kalsel Sufian AH, di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Selasa (26/6), yang di hadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan tingkat Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Lanjut “Penyelesaian terkait urusan P3D terminal tipe B se-Kalsel ini, agar terselesaikan sebelum tanggal 1 oktober karena sesuai dengan Undang-Undang bahwa semua penyerahan urusan P3D ini sudah harus selesai selambat-lambat 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tekait P3D, sehingga pada tanggal 6 September 2016 diagendakan akan dilaksanakan MoU Penyerahan P3D dari Pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat di Kalimantan Timur untuk Wilayah Kalimantan.”

Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong adalah kabupaten yang memiliki Terminal Tipe B agar segera menyerahkan Data P3D untuk selanjutnya dapat diproses oleh Pemerintah Provinsi” ujar Sufian.

Kasubdit sarana dan prasarana Kementerian Perhubungan Darat Ahmadi, ATD, SE, MM menyampaikan bahwa “Pendataan yang terkait dengan P3D (Personil, Pembiayaan, Prasarana sarana dan Dokumen), sehingga saat dilakukan penandatanganan BAST (Berita Acara Serah Terima) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan  Pemerintah Provinsi , data yadalah data benar-benar akurat dan valid.

Kebijakan pemerintah untuk segera dapat menetapkan kewenangan pengelolaan operasional terminal bertujuan agar kelancaran dan pengaturan lalu lintas  pada angkutan Umum dapat diatur dengan baik dan kelengkapan fasilitas dapat di lengkapi sehingga pemakai dan pengguna dapat menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan  hal ini berdampak untuk peningkatan perekonomian di masing-masing daerah. (NN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*