Rapat Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Wilayah Kalimantan Selatan

Rapat Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Wilayah Kalimantan Selatan

Rapat pembahasan Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Senin (18/1) dihadiri oleh Ketua DPD ORGANDA Prov. Kalsel, DPU ORGANDA Termimal Km 6 , Ketua KOPERTAK MARTAPURA , DAMRI Banjarmasin, Kacab. PT. JASA RAHARJA Banjarmasin,  YLKI Banjarmasin dan Biro Ekonomi Setda Prov. Kalsel. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel Drs. H. Sufian AH, MM di Ruang Rapat Dishubkominfo prov. Kalsel Jl. Aneka Tambang Banjarbaru.

Rapat dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Harga Bahan Bakar dan Surat Edaran Menteri Perhubungan (SE) No. SE 2 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016  yaitu penurunan tarif angkutan jalan minimal 5 % (lima persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya dmana Perhitungan tarif angkutan umum harus memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta tidak mengabaikan aspek keselamatan dan pelayanan di sampaikan kepala Dishubkominfo dalam sambutannya.

Lanjut Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mengungkapkan “Penyesuaian tarif Angkutan Jalan segera ditindaklanjuti karena adanya permintaan dari masyarakat mengingat adanya penurunan harga Bahan Bakar minyak (BBM) dari Rp. 7.300,- / Liter menjadi Rp. 6950, / Liter -”.

Ketua DPU ORGANDA Terminal 6 Hamidan menyampaikan “penurunan tarif angkutan hanya berdasarkan adanya penurunan harga BBM tetapi tidak di sertai oleh penurunan harga suku cadang (Spare Part) sehingga sebagai penyedia jasa angkutan akan terbebani oleh biaya pemeliharaan dan penurunan tersebut tidak signifikan pada penghasilan diterima di tambah lagi turunnya jasa pengguna AKDP tersebut dan mengharapakan agar tarif tidak mengalami penurunan.  Sedangkan dari pihak  YLKI juga mengungkapkan bahwa keselamatan dari pengguna lebih di utamakan dan apabila dengan penurunan tarif akan berdampak pada penurunan standar keselamatan tentu perlu menjadi perhatian semua pihak untuk bijak mengambil keputusan”

Hasil Rapat disepakati bahwa tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak mengalami penurunan  dari tarif yang berlaku sebelumnya dengan memperhatikan standar keselamatan hal ini sebagai bahan untuk di sampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*