Kadishubkominfo Kalsel Hadiri Rakor Interdep Program USO Kemkominfo

Kadishubkominfo Kalsel Hadiri Rakor Interdep Program USO Kemkominfo

usoRapat Koordinasi Interdep Program Universal Service Obligation (KPU/USO) Kementrian Kominfo RI yang di laksanakan di Surabaya, Kamis (19/6). Kegiatan tersebut di hadiri Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 29 provinsi dari 34 Provinsi yang di Undang.

Dalam  Rapat Koordinasi tersebut lebih banyak membahas optimalisasi pada Implementasi Program USO yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan membahas tentang program USO terkait dengan RPJM 2015-2019 dimana program ini lebih mengakomodir kebutuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintah Provinsi diharapkan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginventarisasi kebutuhan infrastruktur TIK masing-masing Kabupaten Kota, kebutuhan ini di ajukan ke Kementrian Kominfo untuk di seleksi oleh TIM yang di tunjuk untuk melakukan verifikasi terhadap usulan tiap Provinsi.

Kadishub Kominfo Prov. Kalsel  Drs. Haris Karno M.Ap pada kesempatan tersebut mengemukakan bahwa sangat setuju dengan Kebijakan baru dimana setiap daerah Provinsi dan Kabupaten Kota mengajukan kebutuhan infrastruktur TIK apa yang dibutuhkan daerahnya, sebab tidak semua daerah sama kebutuhannya tentu setiap daerah berbeda.

Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Dr. Ismail dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa kementrian Kominfo perlu mendapat masukkan dari daerah terhadap Program USO yang sudah berjalan dan kedepan dilakukan perbaikan terutama usulan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK di lakukan dari Provinsi, Kabupaten/Kota yang membutuhkan sehingga utilitynya bisa tepat sasaran.

Direktur OTDA Dr. Kurniasih, SH, M.si mengataan komunikasi dan informatika adalah urusan wajib bukan urusan pilihan, maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melaksanakan desiminasi informasi yang di atur pada PP. 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pada kesempatan dialog hampir semua peserta menginginkan adanya revisi  PP. 38 tahun 2007 dimana peran daerah terlalu kecil dalam hal kewenangan yang diberikan kepada daerah, sehingga mengakibatkan kominfo di daerah tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*