SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 138 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Oleh karena itu langkah-langkah di tempuh diantaranya pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Bidang Lalu lintas Angkutan Jalan”, di laksanakan selama 2 hari 20 s/d 21/12/16 bertempat di Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin, dihadiri Dinas/Badan Pemprov Kalsel, Dishubkominfo Kab/kota se-Kalsel, Perusahaan Otobus (PO) angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan para operator/pengemudi angkutan antar dalam provinsi.

“Maksud dan tujuan diselenggarakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sinkronisasi kegiatan khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kedepan, terkait dengan rencana pengembangan transportasi darat (angkutan massal – bus rapid transit (BRT) dan pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan terminal tipe B sebagai tindak lanjut dari amanah undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” disampaikan panitia pelaksana kepala seksi Angkutan Jalan Agus setiawan, S.Sos.

Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Kalsel Rusdiansyah, SH, MH dalam sambutannya bahwa “ Penumpang angkutan umum yang ada di kalimantan selatan setiap tahunnya cenderung menurun, hal ini dikarenakan banyaknya penumpang beralih ke kendaraan pribadi dengan biaya atau cost yang terjangkau atau lebih murah oleh karena itu para penyedia jasa angkutan dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanannya”.

Lanjut “ kami berharap kedepan para penyedia jasa angkutan umum mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perhubungan khususnya transportasi dalam rangka pembangunan infrastruktur yang ada sebagai tindak lanjut dari rencana atau program penyelenggaraan angkutan massal, kami juga berharap dukungan dari sekretariat banjarbakula untuk menciptakan dan mewujudkan angkutan massal tersebut”.

Dengan sinergisitas dan kerjasama antara stake holder dan peyedia jasa angkutan khususnya transportasi darat yang ada di provinsi Kalimantan selatan diharapkan tercipta hubungan yang baik dalam rangka peningkatan pembangunan transportasi yang handal, nyaman serta aman sehingga  tidak tertinggal dengan daerah lain  yang ada di Indonesia. (nn).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*