Penerapan SPM di Daerah

Penerapan SPM di Daerah

IMG_3068-660x330Kepala Seksi Pengembangan Telematika H. Bahrom Majie sebagai salah satu narasumber pada kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah di aula Dishubkominfo Prov. Kalsel. Acara bertema “Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka sinkronisasi program kegiatan pada bidang  media komunikasi,” Rabu (12/03).

Urusan Pemerintahan adalah  fungsi-fungsi   pemerintahan yang  menjadi hak dan kewajiban  setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi  wewenangannya untuk  melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat.

“Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terbagi dua, urusan wajib dan urusan pilihan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah,” ungkap Kepala Seksi Pengembangan Telematika Dishubkominfo Prov. Kalsel, H. Bahrom Majie.

WP_20140312_12_12_14_Pro

Saat ini, Bahrom memaparkan, ada 15 bidang urusan yang terdiri dari 9 SPM diterapkan pemerintah daerah provinsi dan 15 SPM diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pendidikan, kesehatan, PU & PR, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, PP & PA, KB  & KS, sosial, ketenaga kerjaan, kesenian, pemdagri, kominfo, ketahanan pangan dan penanaman modal. (dha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*